Tambang Emas Rakyat Longsor siapa yang bertanggung Jawab

Basarnas berkewajiban mencari para korban yang tertimbun longsor di dalam lubang-lubang tambang emas rakyat di Desa Hutabargot Julu, Kec. Hutabargot, Madina. Tentunya Basarnas diperkuat tim penolong lainnya sehingga seluruh korban dapat dievakuasi secepatnya. Sayangnya, hingga kemarin, upaya mengevakuasi seluruh korban masih terkendala. Tim penolong relatif kecil, sementara peralatan yang tersedia terbatas. Kasihan para korban yang tak jelas nasibnya, apakah masih hidup atau sudah mati di dalam lubang-lubang tambang emas yang disewanya dengan harga mahal dari pihak-pihak yang berkuasa. Jumlah korban yang tertimbun hidup-hidup masih serba samar, tidak diketahui jumlah pastinya, karena memang kondisi di kawasan pertambangan terbilang tidak kondusif dan semrawut. Terlalu banyak pemilik lubang-lubang pertambangan emas tradisional dan tidak terhitung jumlah penambangnya, baik dari kalangan warga setempat maupun yang datang dari luar daerah, seperti P. Jawa. Tentunya Bupati Mandailing Natal HM Hidayat Batubara tidak cukup hanya mengatakan hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah korban yang tertimbun dalam peristiwa lobang tambang emas yang longsor  karena informasi korban masih simpang siur. Bupati bertanggung jawab mengupayakan upaya pencarian, melakukan koorinasi, terjun ke TKP sampai seluruh korban diketahui nasibnya. Pemkab juga berkewajiban membentuk tim evakuasi, pengobatan, bersama pihak berwajib melakukan pengusutan sehingga diperoleh sebab-sebab pasti peristiwa mengenaskan itu. Selanjutnya membina para penambang tradisional agar di lain hari kasus serupa tidak terulang lagi. Jatuhnya korban jiwa dalam kasus longsornya bukit di lokasi pertambangan rakyat di Madina tercatat sudah berulang-ulang, sehingga korban tewas semakin banyak. Kita harapkan kasus serupa tidak terulang lagi sehingga wajib ada program perencanaan terkait pertambangan emas liar atau illegal di Madina ini. Di sinilah pihak terkait (Pemkab Madina) wajib turun tangan melakukan penertiban dan pembinaan terhadap kawasan pertambangan yang sudah digarap masyarakat cukup lama. Membina sehingga para penambang memperoleh jaminan keselamatan dan penghasilan lebih baik. Di belahan dunia mana pun juga selalu terdapat pertambangan rakyat, apalagi di negara-negara berkembang, pertambangan rakyat yang dikelola secara tradisional semakin banyak, seperti halnya di Indonesia. Rakyatlah yang lebih dulu mengeksplorasi pertambangan secara sederhana, setelah melihat hasilnya menggiurkan barulah pihak pengusaha tertarik sampai terjadi penutupan areal tambang, tahu-tahu sudah dialihkan (dijual) kepada investor. Hemat kita, keterlibatan pemerintah yang selalu berpihak pada pengusaha sangat disesalkan. Harusnya pemerintah pusat dan daerah berpihak pada rakyat, bukan kepada pengusaha sehingga dilakukan upaya pembinaan yang menguntungkan buat komunitas penambang liar, seperti di Madina. Jangan sampai hanya menguntungkan pihak tertentu, menjual satu lubang sampai ratusan juta, menyewakan satu lubang hingga puluhan juta sebulan, sementara penyewanya (buruh) banting tulang siang-malam terus mengorek bahan material untuk dibersihkan dan diambil partikel emasnya. Istilah penambang liar pun sebenarnya tidak pas. Sebab, rakyat sekitar tambang sudah mengelola pertambangan dengan usahanya sendiri, dan sebagian besar sudah turun-temurun. Sedangkan keterlibatan pemerintah daerah baru menyusul membuat perundangannya. Setelah ada perizinan baru muncul istilah tambang legal dan tambang illegal. Sulitnya mendapatkan perizinan dengan birokrasi berbelit, biasanya membuat penambang rakyat malas mengurus izin resmi. Di sinilah pemerintah daerah harusnya berpihak pada rakyatnya dengan melakukan pembinaan sehingga keselamatan penambang lebih terjamin, hasilnya semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakatnya terdongkrak, termasuk memberi tambahan PAD. Yang pasti, kita prihatin melihat nasib penambang tradisional di Madina, terutama mereka yang menjadi korban. Ya, para penambang emas konon illegal benar-benar mempertaruhkan jiwa dan raganya demi menghidupi keluarga, walau di banyak areal tambang, selalu menimbulkan dampak negatif, sehingga peranan Pemkab Madina wajib turun tangan terkait musibah longsor, seterusnya membina para penambang liar agar lebih terjamin keselamatannya.+sumber dari  waspadamedan.